Program/Proyek Kerjasama
1. Konsultasi penyuluhan Pakta Integritas untuk Komisi Pemilihan Umum
Jangka waktu : 2 Februari – 30 April 2003, kerja sama IPW dan transparency Internasional (TI) Indonesia ini bertujuan mempromisikan konsep Pakta Integritas dan penerapannya dalam pengadaan barang/jasa publik khusunya di Komisi Pemilihan Umum. Hal ini terutama untuk mencegah terjadinya dan tindak pidana korupsi sebagaimana terjadi pada pengadaan logistik Pemilu 1999 lalu. Selain mengadakan rapat-rapat dengan KPU dan IPW membantu perumusan Pakta Integritas dan mekanisme-mekanisme pendukungnya. Sayangnya KPU tidak mengadopsi Pakta Integritas ini secara utuh. Kendati mmasukkan klausul keharusan menandatangani Pakta Integritas Bagi Panitia dan Penyedia barang/jasa, kPU tidak mengadopsi komponen lain, seperti peran pengawasan masyarakat sipil.
2. Partisipasi Publik dalam Penyusunan Naskah Akademis RUU Pengadaan barang/jasa Pemerintah
Jangka waktu : Juli 2003 – Aril 2004. kegiatan yang didukung oleh AusAid ini merupakan wujud dari peran IPW dalam melakukan studi dan rekemendasi kebijakan. Terhadap kebutuhan akan adanya Undang-undang PBJP dalam kerangka hukum di Indonesia, IPW menggambil inisiatif untuk menyusun naska akademik yang natinya akan di ajukan ke DPR RI untuk peruses llegislasinya. Program ini meliputi pertemuan-pertemuan tim pakar, lokakarya dan diskusi publik.
3. Lokakarya Penerapan Pakta Integritas untuk Pemerintah Kabupaten Solok & Tanah Datar, Sumatera Barat
Waktu : 3-5 September 2003. kerjasama IPW dengan TI-Indonesia yang didukung oleh GTZ-SfGG ini merupakan kegiatan yang mengawali rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan Pakta Integritas di kedua Kabupaten. Lokakarya yang diikuti oleh 30 orang pejabat pemerintah kedua Kabupaten, unsure pengusaha dan masyarakat sipil ini dilaksanakan di Bukit Tinggi. Hasilnya muncul komitmen dan rencana tindak lanjut.
4. Asistensi Pemerintah Kabupaten Solok untuk Penerapan Pakta Integritas
Dalam kurun waktu 2 bulan, dilakukan pertemuan intensif antara pemerintah Kabupaten Solok dengan IPW, TI-Indonesia dan GTZ-SfGG. Pertemuan yang dilakukan disolok maupun di Jakarta ini merupakan proses perumusan program Pakta Integritas dan komponen-komponennya yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Solok. Hasilnya, pada tanggal 10 November 2004, Pakta Integritas ditandatangani dan mulai dicanangkan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
5. Seminar “Asia-Facific Good Practices in Anticorruption”
Dilaksanakan pada tanggal 16-`7 Desember 2003. Seminar yang diikuti oleh para peserta dan pembicara dari Indonesia dan beberapa negara lain ini merupakan kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan beberapa organisasi masyarakat Sipil, dengan didukung oleh GTZ-SfGG. Dalam seminar ini juga ditandatangani nota kesepakatan antara Kementerian PAN, Dengan IPW, TI-Indonesia, AJI, dan ICW untuk melaksanalan kampanye Antikorupsi Nasional.
6. Pemantauan dan Investigasi Pengadaan Barang/Jasa KPU
Dengan didukung Partnership/UNDP, Program yang dimulai Januari 2004 sampai Maret 2005 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemantauan pengadaan barang/jasa KPU sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa KPU berbagai temuan IPW disampaikan melalui penggalangan opini publik di berbagai media massa. Kegiatan ini masih terus berlangsung dan dalam proses investigasi terhadap indikasi-indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa KPU.
7. Pelatihan Pemantauan Masyarakat Sipil terhadap Penerapan Pakta Integritas
Menindakanjuti penerapan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, dan merespon kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam pemantauan pengadaan barang/jasa. IPW dan TI-Indonesai mengadakan pelatihan bagi aktivis-aktivis LSM di Solok dan Tanah Datar untuk memperkuat kapasitas dan efektifitas mereka. Kegiatan ini dilaksanakan di Alahan Panjang, Solok tanggal 5-7 Mei 2004.
Berbagai Kegiatan Lain
o Deklarasi Pendirian Indonesia Procurement Watch, 28 Oktober 2002, Deklarasi Pendirian Indonesia Prcurement Watch, yang dihadiri oleh para pendiri-pendiri IPW. Kegiatan diselenggarakan di Menara Kadin Indonesia, jalan H.R Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta.
o Konsolidasi dan Rancangan Kerja tahun 2003. Desember 2002, Konsolidasi dan menyusun rencana kerja untuk tahun 2003, diselenggarakan oleh IPW, dan dihadiri Pengurus dan anggota aktif.
o Sosialisasi dan Perkenalan ke Lembaga Pemerintah. Desember 2002, IPW mulai mengadakan sosialisasi dan perkenalan ke lembaga-lembaga Pemerintah.
o Kerjasama IPW-TI-I dalam Proyek Intergity Pact. IPW dan TI bekerjasama dalam pelaksanaan proyek Integrity Pact-KPU, yang berjangka waktu dari 2 Februari –30 April 2003.
o Audeinsi IPW Ke DPR. 8 April 2003, audiensi IPW ke DPR, dan diterima oleh ketua DPR, Akbar Tandjung. Dalam pertemuan ini muncul komitmen DPR-RI untuk mendukung proses legislasi RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diusulkan IPW.
o Seminar RUU Pelayanan Publik. IPW pada tanggal 30 April 2003 berpartisipasi dalam Seminar Rancangan Undang-undang tentang Pelayanan Publik, bertempat dikantor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
o Audiensi IPW dengan Wakil Presiden RI, 14 Mei 2003, IPW melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI, Hamzah Haz. Selain Perkenalan visi, misi dan Program IPW.
o Konferensi Internasional Anti Korupsi Ke II. Wakil dari IPW menghadiri Konferensi Internasional Anti Korupsi II di Seoul Korea Selatan. Diselenggarakan mulai tanggal 24-29 Mei 2003.
o Sosialisasi Procurement dan Supply Chain. 28 Mei 2003 diadakan sosialisasi procurement dan supply-chain di Media Indonesia, dan supply chain management expo, yang diselenggarakan oleh PPMPI (Pusat Pengemnagan Manajemen Pengadaan Indonesia). Kegiatan berlangsung di Media Indonesia, Komplek Delta Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta.
o Presentasi Program IPW di GTZ. Ipw mempresentasikan program-programnya kepada GTZ pada 29 Mei 2003.
o Seminar “Membangun Masyarakat Anti Korupsi”. 4 Juni 2003, IPW menjadi pembicara di seminar membangun masyarakat anti korupsi, yang diselenggarakan oleh inDemo.
o Progres Report. 5 Juli 2003, rapat mengenai Progres Report masing-masing lembaga dan membahas rencana adanya lembagapayung (centro). Kegiatan diselenggarakan oleh koordinator KPU Watch dan bertempat di secretariat ICW.
o Audeiensi IPW dengan Presiden RI, Megawati. IPW mengadakan Audiensi dengan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, tanggal 9 Juni 2003.
o Pembahasan Kurikulum Diklat Teknis ‘Owner Estimate’. IPW berpartisipasi dalam rapat pembahasan kurikulum dan silabi Diklat Teknis Owner’s Estomate yang diselenggarakan departemen dalam Negeri, Tanggal 10 Juni 2003.
o Seminar Penerapan e-Procurement. IPW menjadi pembicara dalam seminar penerapan e-procurement solusi peningkatan transparansi dan efisiensi pengadaan barang/jasa secara nasional pada tanggal 11 Juni 2003.
o Penandatanganan Persetujuan Proyek Penyusunan Naskah Akademik RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Pada tanggala 12 Juni 2003 ditandatangani persetujuan proyek RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk tahun 2002-2003 antara IPW dengan AusAid.
o Pembahasan Strategi Program dan RTL KPU Watch. Koalisi Masyrakat Sipil untuk kebijakan Partisipatif (YAPPIKA) menyelenggarakan pembahasan strategi program dan rencana tindaklanjut KPU Watch pada tanggal 26 Juni 2003.
o Lokakarya Modul Pemantauan Proses Pemilu 2004. Transparency International Indonesia pada tangga 30 Juni – 3 Juli 2003 menyelenggarakan lokakarya Modul Pemantauan Proses Pemilu 2004. hadir dari IPW Budihardjo H. dan Imran RK.
o Sosialisasi Kampanye Naional Anti Suap (KNAS). 9 Juli 2003 IPW berpartisipasi dalam sosialisasi Kampanye Nasional Anti Suap (KNAS), bertempat di Menara Kadin.
o Pembentukan Steering Committee. PPMPI menyelenggarakan Rapat pembentukan Steering Committee: Forum komunikasi pengadaan dan logistik nasional I, pada tanggal 11 Juli 2003.
o Lokakarya Pakta Integritas dan Rancangan strtegis di Kabupaten Solok dan Tanah Datar Sumbar. Mulai tanggal 21-28 Juli 2003 diselenggarakan lokakarya dengan tema Pakta Integritas dan Rencana Strategis di Kabupaten Solok dan Kabupaten tanah Datar Sumatera Barat. Kegiatan diselenggarakan Oleh TI-I. IPW hadir Sebagai Narasumber.
o Diskusi Publik, Mencari Pimpinan KPK yang Ideal. Pada 20 Juli 2003, IPW berpartisipasi dalam diskusi publik dengan tema mencari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ideal, diselenggarakan oleh ICW, bertempat di Hotel santika.
o Workshop Nasional IPW-AusAid. Pada tanggal 20 Agustus 2003 IPW didukung AusAid menyelenggarakan Warkshop Nasional dengan tema Membangun Partisipasi Publik dalam Menyusun RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Kegiatan dihadiri oleh peserta dari kalangan Praktisi Hukum, Ornop, APKASI/APEKSI, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Lembaga Legislatif dan Eksekutif.
o Dialog Interaktif. IFES menyelenggarakan dialog interaktif “KPU menuju Pemilu 2004” pada tanggal 2 September 2003, bertempat di studio Pro 3 FM.
o Lokakarya Penerapan Pakta Integritas dalm PBJP. Tanggal 8-10 September 2003, IPW bekerjasama dengan TI-Indonesia menyelenggarakan lokakarya dengan tema Penerapan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik bertempat di hotel Denai Bukit Tinggi. Kegiatan ini didukung GTZ-SfGG.
o Workshop Mengantisipasi RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. IPW pada tanggal 24 september 2003 berpartisipasi dalam Waorkshop dengan tema Mengantisipasi RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang diselenggarakan oleh Forbes APIP.
o How to Make Anti Corruption Tools Work. IPW mengikuti Lokakarya yang diselenggarakan Partnership for Government in Indonesia dengan tema How to Make Anti Corruption Tools Work pada tanggal 25-26 September 2003.
o Legal Training tentang Tehnik Pembuatan Kontrak. IPW diminta untuk menjadi narasumber dalam legal training tentang Tehnik Pembuatan Kontrak pada tanggal 25 September – 1 Oktober 2003 yang diselenggarakan oleh Dinharo & Associates. Training bertempat di Gedung Arsip Kantor Pusat Badan Pemerisa Keuangan.
o Pelatihan Manajemen Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 6 – 11 Oktober 2003 IPW berpartisipasi dalam pelatihan Manajemen Organisasi Nirlaba, yang diselenggarakan GTZ-SfGG dan USC-Sstunama bertempat di Yogyakarta.
o Pakta Integritas di Solok Sumbar. 10 Oktober 2003, IPW memfasilitasi Pakta Integritas di Sumatera Barat, Bersama GTZ-SfGG dan TI-Indonesia menghadiri Penandatanganan Pakta Integritas oleh pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
o Lokakarya Organisasi Pengawasan Pengawasan Pemerintah se-Indonesia. IPW berpartisipasi dalam Lokakarya Organisasi Pengawasan Pemerintah se-Indonesia, dengan tema Membangun Sinergi Publik terhadap Pemerintah, yang diselenggarakan USC Satunama-Yogyakarta, bertempat di Sleman-Yogyakarta. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 8-10 Desember 2003.
o Konferensi Pers. IPW (bidang aAdvikasi dan Publikasi) menyelenggarakan jumpa pers di gedung nusantara III DPR/MPR pada tanggal 14 Januari 2004. dari IPW hadir Budihardjo, Imran, Batara Lumbanraja, dan Hayie Muhammad.
o Evaluasi Kinerja KPU. 14 Januari 2004, Koalisi Pemantau Pemilu (IPW, FITRA, Lakpesdam NU DKI, ICT Watch) mengevaluasi kinerja KPU dalam Pengadaan barang dan jasa.
o Rapat Koordinasi LSM. IPW mengadakan rapat koordinasi LSM yang punya concern sama terhadap pengadaan logistik pemilu di KPU yang dilanjutkan dengan jumpa pers pada tanggal 28 Februari 2004. kedua kegiatan ini dilakukan di secretariat IPW. Yang di undang FITRA, ICW, Monopoly Watch, Formappi, Centro, AJI.
o Koordinasi dan Konsolidasi antar LSM. Fitra Jakarta mengadakan pertemuan koordinasi dan konsolidasi antar LSM yang mempunyai agenda kerja yang sama dengan mengidentifikasi agenda kerja NGO dalam pelaksanaan pemilu 2004, rencana konsolidasi gerakan kedepan dan kontrak politik (janji integritas). Bertempat di secretariat IPW, dan dihadiri oleh Bina Swadaya, Centro, Formappi, Forum Rektor, ICT Watch, IFES, ICW, IPW, JPPR, KIPP, Lakpesdam NU-DKI, LP3ES, LSPP, Monopoly Watch, NDI, Pergerakan Indonesia, P3M, TI, WALHI, YAPPIKA. Kegiatan berlangsung tanggal 3 Maret 2004.
o Pertemuan IPW dengan Bank Dunia. 4 Maret 2004, diadakan pertemuan IPW dengan Bank Dunia.
o Jumpa Pers Koalisi LSM. IPW dan Koalisi LSM Pemantau Pemilu menyelenggarakan jumpa pers dengan tema : Pemilu Terancam Gagal, Presiden dimeinta menetapkan keadaan darurat. Yang diundang dari kalangan pers baik media cetak maupun elektronik. Jumpa pers ini berlangsung pada tanggal 4 maret 2004.
o Lokakarya konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Biaya Pemilu. 9 Maret 2004, IPW menjadi narasumber pada lokakarya dengan tema Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Biaya Pemilu 2004, materi: strategi pemantauan pengadaan logistik pemilu. Diselenggarakan oleh FITRA di Jakarta, Sulawasi Tengah, Jawa Timur dan Palembang,
o Seminar “Kampanye Tanpa Kekerasan, Membangun Iklim Kondusif Pemilu Damai. 9 Maret 2004, IPW berpartisipasi dalam seminar dengan tema kampanye tanpa kekerasan, membangun iklim kondusif Pemilu Damai. Diselenggarakan oleh CGI-Lakpesdam-UNDP.
o Pembahasan Expose Evaluasi Good Governance. 12 Maret 2004, IPW berpartisipasi dalam pembahasan materi Expose Evaluasi Good Governance di Departemen Kimpraswil.
o Rapat Koordinasi Jaringan Pemantau Pemilu. Rapat Koordinasi lanjutan Jaringan Pemantau Pemilu diselenggarakan Oleh FORMAPPI, hadir: Imran RK pada tanggal 15 Maret 2004.
o Diskusi Publik Bagaimana Wajah Parlemen Jakarta Pasca Pemilu 2004. Diskusi Publik mengenai “Diskusi Publik Bagaimana Wajah Parlemen Jakarta Pasca Pemilu 2004-Mencari figure legislator bebas KKN”, diselenggarakan oleh Jakrta Independen Parliament Watch. Diskusi diadakan pada tanggal 24 Maret 2004, dan hadir dari IPW, Poltak H.
o Diskusi Terbatas. IPW menjadi pembicara dalam Diskusi terbatas “Paket UU Pemilu, Pemilu 2004 dan Jaminan terhadap Hak Atas Informasi, yang diselenggarakan Koalisi Untuk Kebebasan Informasi Diskusi diadakan tanggal 24 Meret 2004.
o Persiapan Rencana Diskusi Publik. 8 April 2004, FITRA mengundang IPW, ICW, TI-I, FORMAPPI, LBH Jakarta, Lakpesdam DKI, Bandi Ismail (P3M), untuk membahas persiapan rencana diskusi publik tentang evaluasi kinerja KPU bertempat di secretariat IPW.
o Pelatihan Strategi Komunikasi. GTZ bekerjasama denga USC-Satunama mengundang IPW untuk mengikuti kegiatan pelahihan dengan tema Strategi Komunikasi dalam pengawasan pemerintah. Johnson dan reza mewakili IPW dalam kegiatan yang berlangsung dari tanggal 19-23 April 2004 dan bertempat di Sleman Yogyakarta.
o Diskusi Terbatas Kajian Kebebasan Memperoleh Informasi. 20 April 2004, Koalisi untuk Kebebasan Informasi menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan tema Kajian Kebebasan Memperoleh Informasi terhadap Pelaksanaan Pemilu. IPW diwakili Oleh Hayie M.
o Rapat Lanjutan Kerja bersama Mengadvokasi RUU PPP. 11 Maret 2004, Koalisi Kebijakan Partisipatif menyelenggarakan Rapat lanjutan untuk membahas kerja bersama mengadvokasi RUU PPP. Acara dihadiri oleh Hayie M.
o Diskusi Publik Menyorot Kesiapan Logistik Pemilu Presiden di KPU. 18 Mei 2004, IPW menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema Menyorot Kesiapan Logistik Pemilu Presiden di KPU, bertempat di Wisma PKBI, Narasumber Imran, Hayie, Anung, Djoko Susilo, Anton Hartomo. Undangan terdiri dari: LSM, Pengusaha, Media Cetak dan Elektronik.
o Diskusi Publik IPW. 17 Juni 2004, IPW menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Membangun Partisipasi Publik dalam menyusun RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Keynote Speaker: Menneg Bappenas. Narasuber: Taufiequrahman Ruki, M.S Hidayat, Faisal Basri, Teras Narang, Todung Mulya Lubis, Muhammad Abduh, Ir. Sudarmadji MSd. Moderator: Patra M Zen. Peserta terdiri dari berbagai unsure pemerintah, LSM, praktisi hukum dan sebagainya.
