Indonesia Procurement Watch (“IPW”) adalah organisasi masyarakat sipil (civil society organization), nirlaba, nonpartisan yang didirikan oleh para aktivis anti korupsi dan pemerhati pengadaan barang dan jasa punblik (publik procurement).
Sebagai suatu lembaga masyarakat IPW didirikan dan dikembangkan untuk visi: Terwujudnya tatapemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, berdasarkan prinsip-prinsip transparan, bertanggunggugat, adil, professional dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
IPW pun dikembangkan dengan misi: Mananggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme pada seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa publik melalui pengembangan peran pengawasan masyarakat, membantu pemerintah merumuskan kebijakan dan implementasi, serta mendorong profesionalisme dan etika pada seluruh pihak yang terkait. Diharapkan IPW dapat mendorong secara aktif dan efektif terwujudnya tatapemerintahan Indonesia yang baik dan bersih (good governance).
Peran IPW
Dalam kiprahnya, IPW menjalankan peran sebagai pusat kajian dan rekomendasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jaringan komunikasi serta pemantauan.
o Kajian dan Rekomendasi Kebijakan, IPW dengan sumberdaya ahli pengadaan publiknya, bertujuan memberikan kontribusi sebesar-besarnya pada pengembangan kerangka hukum maupun sistem manajemen pengadaan publik. Peran i8ni diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai bentuk kajian seperti penelitian, forum diskusi dan seminar yang hasilnya disampaikan sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak dan dipublikasikan ke masyarakat luas. Selain secara proaktif menyampaikan rekomendasi, IPW juga terbuka pada permintaan berbagai pihak untuk kunsultasi mengenai pengadaan publik.
o Pemberdayaan Masyarakat Sipil melalui sosialisasi dan pelatihan. Tujuan menegakkan Good Publik Procurement Governance, diantaranya dicapai dengan membangun kerjasama efektif di antar tiga pilar kemitraan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil, untuk memotivasi memberdayakan partisipasi masyarakat tersebut, IPW melaksanakan berbagai program, meliputi kampanye melalui media massa dan pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang akan berperan akatif dalam pengadaan publik di berbagai daerah.
o Pengembangan jaringan komunikasi dan pemantauan. Upaya preventif, detektif dan refresif atas tindakan KKN dalam proses pengadaan publik diberbagai sector dan daerah, dengan partisipasi pemantauan masyarakat yang bersangkutan. Sambil membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai, IPW juga menjadi fasilitator bagi berbagai upaya masyarakat sipil untuk melakukanpemnatauan atas pengadaan publik didearahnya.
o Pengawasan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. IPW dan jaringan pemantauannya di berbagai kawasan di Indonesia melakukan pemantauan dengan menindaklanjuti penyimpangan pada kegiatan pengdaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Tindak lanjut IPW terhadap penyimapangan ini meliputi :
• Pelaporan pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;
• Pelaporan kepada aparat pengawasan internal pemerintahseperti BPK, BPKP atau Inspektorat;
• Pelaporan kepada DPR atau DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan pada pemerintahan;
• Pelaporan lembaga penyelikan dan penegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.
• Penggalangan opini publik melalui media massa dan kerjasama engan lembaga-lembag swadaya masyarakat yang bergerakk dalam advokasi atau pengawasan pemerintahan lainya.
Layanan Umum
Lintas online – Situs Berita di Internet yang diperbaharui setiap hari. Memuat berita, artikel dan referensi actual yang berhubungan dengan korupsi dan korupsi di pengadaan barang/jasa pemerintah. Dikelola dengan etika dan metode jurnalistik dan dikembangkan untuk menjadi ‘kantor berita’ khusus isu korupsi di Indonesia yang dapat dikutip oleh media massa nasional internasional. Kunjungi http://iprocwatch.org
Buletin IPW/Lintas Cetak publikasi cetak bulanan yang didistribusikan kepada para pengambil keputusan di pemerintahan pusat dan daerah, pimpina bisnis dan organisasi masyarakat sipil, yang memuat wacana sekitar penangulangan korupsi dan isu-isu pengadaan barnag/jasa pemerintah.
Pelatihan/Lokakarya
o PROCWATCH: Pelatihan Aktifis Masyarakat sipil dan Jurnalis sehingga dapat melaksanakan peran pemantauan efektif pada pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai lembaga dan proyek pemerintah tingkat nasional maupun daerah, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam mencegah korupsi, mengamankan pelaksanaan APBN/APBD dan membangun Tatakelola Pemerintahan yang baik.
o PROCMADMIN: Lokakarya bagi Aparat pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku dan mempersiapkan aparat untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
o PROCONTROL: Lokakarya bagi anggota legislative di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga mereka dapat berperan secara efektif dalam pengawasi pengadaan barang/jasa pemerintah mencegah korupsi mencegah korupsi, mengamankan pelaksanaan APBN/APBD dan membangun Tatakelola Pemerintahan yang baik.
Pemanatauan pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai instansi secara proaktif maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, IPW mengadakan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan diberbagai instansi pemerintah dan menindaklanjuti indikasi penyimpangan baik dengan investigasi lebih lanjut maupun ke lembaga-lembaga berwenang.
Hotline dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sacara reaktif IPW melalui hotline telepon, fax, e-mail dan website bagi pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah, dan menindaklajuti laporan/pengaduan itu dengan investigasi lebih lanjut maupun ke lembaga-lembaga berwenang.
