Kisruh tender MRT Jakarta yang tak kunjung tuntas

   -  Sejak tertangkapnya beberapa komisioner KPU 2004 lalu terkait kasus tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta kenyataan yang dipaparkan oleh KPK bahwa  80 persen korupsi terjadi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang  Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada pasal 6 ketentuan tersebut memuat intruksi ”melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai kebocoran dan pemborosan penggunaan uang negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD”.

Sejak keluarnya Inpres tersebut pemerintah Indonesia terus melakukan perbaiakan dan penyempurnaan aturan dan ketentuan tentang Tender. Pada tahun 2006 pemerintah merevisi Keppres 80/2003 dengan mengeluarkan Perpres 8 Tahun 2006.

Upaya pemerintah tersebut kini mulai membuahkan hasil. Walaupun belum dapat dikatakan telah sempurna namun proses tender sudah lebih baik dibanding waktu lalu. Kompetisi yang sehat, keterbukaan, profesionalitas mulai terbentuk serta  perilaku KKN aparat penyelenggara tender mulai menghilang.

Namun upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah  terhadap tender tercederai dengan kekisruhan tender MRT Jakarta. Tender MRT yang telah berlangsung 11 bulan (belum pernah terjadi) menemui jalan buntu setelah adanya intervensi JICA pada proses tender MRT tersebut. Apa yang dilakukan oleh JICA tersebut sangat bertentangan dengan aturan main tender di Indonesia. Perilaku JICA tersebut dapat dibaca sebagai sikap memihak kepada salah satu peserta tender yaitu Nippon Koei, hal ini dibuktikan dengan adanya surat JICA expert Mr. Y. Miura kepada  Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Menteri Perhubungan sesaat sebelum surat penetapan pemenang tender MRT. Surat tersebut intinya berisi:

1.    Mempengaruhi  agar konsorsiumnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi
2.    Menambahkan/memperbaiki dokumen setelah pemasukan dokumen tender
3.    Menjatuhkan reputasi peserta tender lainnya

Hal ini adalah suatu pelanggaran mendasar terhadap dokumen Request for Proposal (RFP) sebagai satu-satunya dokumen tender sebagai acuan yang diberikan kepada setiap konsorsium konsultan peserta tender. Pada halaman 14 butir 5.1 tercantum: ”From the proposals are opened to the time the contract is awarded, any effort by the firm to influence the Employer’s Proposal evaluation, proposal comparison or Contract award decision may result in the rejection of the Consultant’s proposal”

Berkaitan dengan itu Keppres 80/2003 sebagai acuan utama tender di Indonesia pada BAB V (pembinaan dan pengawasan) – bagian ketiga (tindak lanjut pengawasan)- pasal 49 ayat 2, juga secara tegas melarang penyedia jasa:

a.    berusaha memengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.    Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan  pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

Selanjutnya berdasarkan pasal 49, ayat 1, tertulis:

“Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka”
a. Dikenakan sanksi administrasi;
b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
c. Dilaporakan untuk diproses secara perdata;

Menurut investigasi kami batir-butir yang dikemukakan Nippon Koei adalah:
1.    Informasi yang tidak benar/menyesatkan
2.    Terlepas dari benar dan tidak benarnya tindakan tersebut adalah dilarang karena melanggar ketentuan tender (post bidding).

Sesungguhnya, dalam suatu proses pelelangan/tender yang benar, para peserta lelang dilarang melakukan upaya apapun kepada penyedia jasa untuk memengaruhi hasil evaluasi lelang.


Rekomendasi:

1.    Mendesak Pemerintah untuk memaksimalkan fungsi pengawasan internal di Departemen teknis terhadap proses pelelangan Mega Proyek MRT ini
2.    Mendesak Pemerintah Indonesia untuk Melepaskan diri dari berbagai tekanan untuk memenangkan proyek MRT ini
3.    Tetap konsisten terhadap ketentuan Keppres 80 tahun 2003 sebagai acuan utama tender di Indonesia

Jakarta, 29 Mei 2009
Indonesia Procurement Watch



Hayie Muhammad
Direktur Investigasi/Program

Intervensi JICA bataltakan surat MENHUB hasil tender MRT Jakarta - Sudah sekian lama masyarakat Jakarta mendambakan sistem transportasi masal seperti MRT (Mass Rapid Transportation)  yang dimiliki oleh Singapura, Manila, Kuala Lumpur, Bangkok dan sebentar lagi Hanoi, dan berbagai kota lain di Asia. Kemacetan yang tidak terpecahkan menjadikan MRT sebagai pamungkas solusi kemacetan Jakarta.

Setelah menunggu sekian lama, ”mimpi” masyarakat Jakarta memiliki akan MRT segera terwujud. Melalui Departemen Perhubungan, Tender Mega Proyek senilai Rp. 11 triliun mulai dilaksanakan pada  pada tanggal 1 Pebruari 2008.

Tender di ikuti oleh 3 Konsorsium yakni: NIPPON  KOEI Co. Ltd, KATAHIRA & ENGINEERING INTERNATIONAL dan PACIFIC CONSULTANT INT”.
    
Setelah melalui serangkaian proses tender yang sangat panjang, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perencanaan Teknis melalui Direktur Jenderal  Perkeretaapian mengajukan Surat yang ditandatangani oleh Wendy Aritenang No.: PL.101/A.169/DJKA/10/08, tertanggal 10 Oktober 2008 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Proyek MRT Jakarta, yang menyepakati hasil evaluasi sebagai berikut: Katahira & Engineering International, dengan nilai 75,43 sebagai Peringkat Pertama; Nippon Koei Co. Ltd,  dengan nilai 74,13 sebagai peringkat kedua; dan Pacific Consultant International, dengan nilai 74,55 namun mengundurkan diri sehubungan dengan persoalan internal mereka dengan Pemerintah Jepang.
 
Menteri Perhubungan  memberi persetujuan terhadap hasil evaluasi Panitia tersebut melalui Surat  No: A.105/PL.101/MPHB, tertanggal 14 November 2008, perihal Persetujuan Hasil Evaluasi dengan nama perusahaan:

a.    Katahira & Engineerings International, dengan nilai 75,43 sebagai peringkat pertama,
b.    Nippon Koei Co.,Ltd, sebagai peringkat kedua.

Namun hasil evaluasi yang telah disetujui oleh Menteri Perhubungan tersebut tidak serta merta berjalan mulus. Pada tanggal 23 Desember 2008, pihak JICA (Japan International Cooperation Agency, penyalur pemberi pinjaman) meminta klarifikasi kepada Dirjen Perkeretaapian. Pada tanggal 16 Januari Dirjen memberikan klarifikasi dengan Katahira tetap di peringkat pertama dengan nilai 75,34 dan Nippon Koei di peringkat kedua dengan nilai 74.00 (nilai yang semakin terpaut jauh). Tanggal 16 Februari JICA memberikan komentar atas hasil evaluasi panitia pada tanggal 23 Pebruari 2009, JICA mengadakan rapat dengan PPK. Tanggal 5 Maret 2009, Dirjen Perkeretaapian Wendi Aritenang diganti oleh Tunjung Indrawan. 11 Maret 2009 Tunjung Indrawan  membentuk  Panitia kedua berjumlah 15 orang. Tanggal 30 Maret  Tunjung merombak panitia menjadi 9 orang.  Panitia hasil perombakan ini pada tanggal 13 April 2009 mengeluarkan hasil evaluasi ulang yakni: Nippon Koei Co. Ltd, berada pada peringkat pertama dengan nilai 81,37 sedangkan Katahira, berada pada peringkat kedua dengan nilai 79,89.

Terlepas dari hasil siapa pemenang tender proyek MRT tersebut, dari rangkaian proses tender tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa proses tender tidak berjalan dengan wajar. Ketidakwajaran tersebut terlihat dengan adanya penggantian Dirjen Wendi Aritenang dengan Tunjung Indrawan secara mendadak setelah adanya surat dari JICA. Dan setelah penggantian ini Panitia menyatakan kemenangan pada Nippon Koei

Surat klarifikasi dari JICA yang berujung memberikan kemenangan sebaliknya dari keputusan Panitia, dapat diterjemahkan sebagai upaya campurtangan pihak JICA dalam proses tender. Lebih jauh lagi dapat diartikan sebagai sikap memihak JICA kepada Nippon Koei, salah satunya antara lain tercermin dalam surat JICA Expert (Y. Miura) kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, PPK, Ketua Panitia tender, dan Sekertaris Ketua Panitia tender pada tanggal 15 Juli 2008, ditengah-tengah proses evaluasi tender. Hal ini jelas melanggar ketentuan Keppres 80/2003 yang tertuang dalam prinsip dasar pasal 3 huruf e yaitu Prinsip Tender: Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/alasan apapun.

Adalah lazim suatu keputusan pemenangan tender dibatalkan jika mendapat sanggahan atau keberatan dari peserta tender yang lain bila telah diumumkan calon pemenangnya. Tidaklah lazim, proses tender yang sudah menghasilkan pemenang, sanggahan atau keberatan/klarifikasi dilakukan oleh bukan peserta tender, seperti JICA ini. Dalam ketentuan Keppres 80/2003, pasal 27 ayat 1, yang berhak mengajukan sanggahan atau sanggah banding adalah peserta tender. Jika sanggahan atau sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dievaluasi kembali atau dilakukan proses tender ulang. Apa yang dilakukan Panitia di atas telah bertentangan dengan Keppres 80/2003 karena tidak ada sanggahan atau sanggahan banding dari peserta lain, sehingga tidak diperlukan re-evaluasi terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen dan Menteri Perhubungan.

Sebagai lembaga penyalur pemberi pinjaman JICA bisa saja membuat syarat-syarat yang wajar bagi negara peminjam untuk melakukan tender. Namun tidak pada tempatnya jika JICA masuk terlalu jauh sampai memengaruhi atau campurtangan dalam suatu keputusan tender yang telah berjalan, termasuk campur tangan dari insitusi JICA untuk mengutak-atik kriteria evaluasi dengan tujuan memenangkan salah satu perserta tender.
Apabila sejak dari awal JICA tidak dapat menjaga sikap independen dan netral tidak memihak, sebaiknya JICA menunjuk langsung saja Perusahaan Jepang untuk mengerjakan proyek-proyek JICA, tidak perlu mengadakan tender, jika hasil tendernya tetap dapat di intervensi.  

Yang lebih memprihatinkan kita semua adalah bahwa surat JICA tersebut membuat Surat Persetujuan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan yang notabene sebagai yang mewakili Presiden RI, batal  oleh surat klerifikasi dari JICA. Perilaku seperti ini seharusnya tidak dapat dibenarkan. Sebagai simbol pemerintahan yang mewakili rakyat Indonesia, seharusnya JICA menghormati keputusan tersebut bukan sebaliknya melakukan perlawanan. Dan jika dibiarkan dikhawatirkan hal seperti ini akan terus terjadi jika tidak ada sikap yang tegas dari pemerintah terhadap persoalan ini.

REKOMENDASI:
1.    Mendesak Menteri Perhubungan untuk tetap mempertanggungjawabkan Surat Persetujuan Menteri Perhubungan No. A.105/PI/101/MPHB, dan bila proses evaluasi yang telah berjalan selama 6 bulan ditambah 5 bulan kedua (total 11 bulan) adalah benar, Menteri bersikap tegas terhadap titipan/tekanan pihak JICA sesuai aturan main, selaku pihak Penerima Pinjaman yang Setara dengan pihak Pemberi Pinjaman.
2.    Menolak campurtangan atau intervensi berbagai pihak terhadap proses tender proyek.
3.    Menjunjung tinggi sikap adil, non diskriminatif, transparan dan bertanggungjawab dalam seluruh proses tender MRT.
4.    Mengembalikan hak-hak Panitia sesuai ketentuan Perpres 8/2006  Pasal 10 ayat 5 huruf, e, f, g. (e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; F. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, g, mengusulkan calon pemenang.)
5.    Menjalankan seluruh proses tender dengan hanya berpedoman pada Keppres 80/2003 berikut seluruh perubahannya secara konsisten. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf a. ”Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri”
6.    Menjalankan Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pasal 6 ”melaksanakan Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten...”

Jakarta, 27 Mei 2009
Indonesia Procurement Watch



Hayie Muhammad
Direktur Program            Contac. Kantor: (021) 837 86886            Cell    :  0816 110 7677

Pembiayaan Kesehatan di Indonesia: Peta Jalan Reformasi

TEMUAN LAPORAN & REKOMENDASI

• Indonesia berhasil melakukan perbaikan besar dalam hasil kesehatan
• Kapasitas penyampaian kesehatan Indonesia telah berkembang secara signifikan
• Pengeluaran kesehatan Indonesia relatif rendah dan negara ini mendapatkan „nilai ekonomi‟ yang cukup besar dalam hal sebagian hasil kesehatan dan juga perlindungan finansial yang relatif baik
• Reformasi ini perlu membangun kekuatan sistem dan menanggapi kelemahannya

Kekuatan

• Kondisi demografis yang menguntungkan
• Tingkat pendidikan dan melek huruf yang tinggi
• Komitmen pemerintah untuk reformasi
• Rendahnya tingkat pengeluaran kesehatan
• Perlindungan finansial dan kepuasan pelanggan yang lumayan baik
• Berpengalaman dengan program asuransi kesehatan
• Sistem penyampaian perawatan kesehatan primer yang ekstensif
• Ketersediaan obat yang secara umum baik

Kelemahan

• Setengah dari warganegara tidak memiliki perlindungan asuransi kesehatan
• Subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah secara tidak proporsional, menguntungkan yang kaya
• Sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan sangat terfragmentasi
• Sebagian status kesehatan masih buruk
• Transisi demografis, epidemiologis, dan nutrisi akan menjadi tekanan signifikan terhadap biaya pelayanan kesehatan di masa depan dan kebutuhan sistem penyampaian
• Masih adanya disparitas geografis yang signifikan dalam status kesehatan, ketersediaan, dan penggunaan layanan
• Infrastruktur fisik dan ketenagaan masih terbatas dan menghadapi masalah kualitas dan efisiensi
• Dibutuhkan perbaikan signifikan dalam hal kualitas dan biaya obat, yang merupakan sepertiga dari pengeluaran
• Desentralisasi telah mencampuradukkan peran dan tanggung jawab berbagai tingkatan pemerintah dan sistem transfer antar pemerintah tidak sepenuhnya mengakui perbedaan kebutuhan dan kapasitas fiskal
• Masih kurangnya data data penting untuk pengambilan keputusan
• Fitur-fitur rancangan program Jamsostek dan Askes menyebabkan masih tingginya pengeluaran langsung dari rumah tangga para tertanggung dan menghalangi operasi yang efektif
• Tidak ada studi komprehensi terhadap status kesehatan dan dampak finansial, biaya aktual, dan keberlanjutan masa depan dari program-program Askeskin/Jamkesmas.

Indonesia’s reform process needs to address both broad policy concerns such as the final system design and transition options as well as numerous ‘devils in the details’ including the design of the basic benefits package;  groups eligible for public subsidies;  identification and collection of premiums from informal sector workers;  how medical care providers will be paid;  how the reform will be financed;  who will administer the program;  and, how will better health outcomes, financial protection, consumer responsiveness, quality, efficiency, equity, and financial sustainability be assured.

 Sumber : Bank Dunia

Hari Ini, Muhammad Iqbal Hadapi Tuntutan Jaksa

Jakarta (ANTARA News) - Mantan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal akan menghadapi sidang dengan agenda pembacaan tuntutan hukum dari jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Tuntutan akan dibacakan oleh tim Penuntut Umum yang diketuai oleh Sarjono Turin.

Iqbal berstatus terdakwa dalam kasus dugaan suap sebesar Rp500 juta dari mantan eksekutif Grup Lippo, Billy Sindoro, perihal sengketa hak siar pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris.

Dalam beberapa kesempatan, Iqbal membantah telah menerima suap dan menyebut beberapa pertemuannya dengan Billy hanya membicarakan masalah bisnis di Indonesia secara umum.

Dia membantah semua fakta persidangan, termasuk bukti rekaman video yang memperlihatkan perpindahan tas berisi uang Rp500 juta dari tangan Billy ke tangannya.

Menurut Iqbal, Billy tidak menyerahkan tas kepadanya, melainkan meletakkan tas berisi uang tersebut di lift di mana Iqbal juga berada di situ. Peristiwa itu terjadi di Hotel Aryadhuta, Jakarta, setelah keduanya bertemu.

Hal itu berbeda dengan keterangan Billy yang menegaskan ada serah terima tas secara langsung antara dia dan Iqbal di pintu lift. Majelis hakim telah menyatakan Billy bersalah karena malakukan penyuapan. (*)

Sumber: Antara

Peran IPW

Indonesia Procurement Watch (“IPW”) adalah organisasi masyarakat sipil (civil society organization), nirlaba, nonpartisan  yang didirikan oleh para aktivis anti korupsi dan pemerhati pengadaan barang dan jasa punblik (publik procurement).

Sebagai suatu lembaga masyarakat IPW didirikan dan dikembangkan untuk visi: Terwujudnya tatapemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, berdasarkan prinsip-prinsip transparan, bertanggunggugat, adil, professional dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

IPW pun dikembangkan dengan misi: Mananggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme pada seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa publik melalui pengembangan peran pengawasan masyarakat, membantu pemerintah merumuskan kebijakan dan implementasi, serta mendorong profesionalisme dan etika pada seluruh pihak yang terkait. Diharapkan IPW dapat mendorong secara aktif dan efektif terwujudnya tatapemerintahan Indonesia yang baik dan bersih (good governance).

Peran IPW

Dalam kiprahnya, IPW menjalankan peran sebagai pusat kajian dan rekomendasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jaringan komunikasi serta pemantauan.
o Kajian dan Rekomendasi Kebijakan,  IPW  dengan sumberdaya ahli pengadaan publiknya, bertujuan memberikan kontribusi sebesar-besarnya pada pengembangan kerangka hukum maupun sistem manajemen pengadaan publik. Peran i8ni diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai bentuk kajian seperti penelitian, forum diskusi dan seminar yang hasilnya disampaikan sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak dan dipublikasikan ke masyarakat luas. Selain secara proaktif menyampaikan rekomendasi, IPW juga terbuka pada permintaan berbagai pihak untuk kunsultasi mengenai pengadaan publik.
o Pemberdayaan Masyarakat Sipil melalui sosialisasi dan pelatihan. Tujuan menegakkan Good Publik Procurement Governance, diantaranya dicapai dengan membangun kerjasama efektif di antar tiga pilar kemitraan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil, untuk memotivasi memberdayakan partisipasi masyarakat tersebut, IPW melaksanakan berbagai program, meliputi kampanye melalui media massa dan pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang akan berperan akatif dalam pengadaan publik di berbagai daerah.
o Pengembangan jaringan komunikasi dan pemantauan. Upaya preventif, detektif dan refresif atas tindakan KKN dalam proses pengadaan publik diberbagai sector dan daerah, dengan partisipasi pemantauan masyarakat yang bersangkutan. Sambil membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai, IPW juga menjadi fasilitator bagi berbagai upaya masyarakat sipil untuk melakukanpemnatauan atas pengadaan publik didearahnya.
o Pengawasan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. IPW dan jaringan pemantauannya di berbagai kawasan di Indonesia melakukan pemantauan dengan menindaklanjuti penyimpangan pada kegiatan pengdaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Tindak lanjut IPW terhadap penyimapangan ini meliputi :
• Pelaporan pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;
• Pelaporan kepada aparat pengawasan internal pemerintahseperti BPK, BPKP atau Inspektorat;
• Pelaporan kepada DPR atau DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan pada pemerintahan;
• Pelaporan lembaga penyelikan dan penegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.
• Penggalangan opini publik melalui media massa dan kerjasama engan lembaga-lembag swadaya masyarakat yang bergerakk dalam advokasi atau pengawasan pemerintahan lainya.

Layanan Umum

Lintas online – Situs Berita di Internet yang diperbaharui setiap hari. Memuat berita, artikel dan referensi actual yang berhubungan dengan korupsi dan korupsi di pengadaan barang/jasa pemerintah. Dikelola dengan etika dan metode jurnalistik dan dikembangkan untuk menjadi ‘kantor berita’ khusus isu korupsi di Indonesia yang dapat dikutip oleh media massa nasional internasional. Kunjungi http://iprocwatch.org

Buletin IPW/Lintas Cetak publikasi cetak bulanan yang didistribusikan kepada para pengambil keputusan di pemerintahan pusat dan daerah, pimpina bisnis dan organisasi masyarakat sipil, yang memuat wacana sekitar penangulangan korupsi dan isu-isu pengadaan barnag/jasa pemerintah.

Pelatihan/Lokakarya
o PROCWATCH: Pelatihan Aktifis Masyarakat sipil dan Jurnalis sehingga dapat melaksanakan peran pemantauan efektif pada pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai lembaga dan proyek pemerintah tingkat nasional maupun daerah, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam mencegah korupsi, mengamankan pelaksanaan APBN/APBD dan membangun Tatakelola Pemerintahan yang baik.

o PROCMADMIN: Lokakarya bagi Aparat pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku dan mempersiapkan aparat untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

o PROCONTROL: Lokakarya bagi anggota legislative di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga mereka dapat berperan secara efektif dalam pengawasi pengadaan barang/jasa pemerintah mencegah korupsi mencegah korupsi, mengamankan pelaksanaan APBN/APBD dan membangun Tatakelola Pemerintahan yang baik.

Pemanatauan pengadaan barang/jasa pemerintah di berbagai instansi secara proaktif maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, IPW mengadakan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan diberbagai instansi pemerintah dan menindaklanjuti indikasi penyimpangan baik dengan investigasi lebih lanjut maupun ke lembaga-lembaga berwenang.

Hotline dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sacara reaktif IPW melalui hotline telepon, fax,     e-mail dan website bagi pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah, dan menindaklajuti laporan/pengaduan itu dengan investigasi lebih lanjut maupun ke lembaga-lembaga berwenang.