Kebocoran  dalam pengadaan  barang dan  jasa bisa  jadi  merupakan  mismanajemen  yang  parah,  atau  bisa  juga  merupakan  bagian dari korupsi  sistemik  yang merajalela  dalam berbagai  sektor  dan  struktur  pemerintahan. Kurangnya  pejabat  publik  yang mempunyai  kualifikasi  pengetahuan  dan keterampilan memadai, membuat  manajemen  pengadaan  barang  dan  jasa  publik kerap tidak mencapai  hasil  yang optimal.

Sumber Info : Indonesia Procurement Watch - 28 Januari 2010

Setelah melalui serangkaian yang panjang yang mengakibatkan proses tender MRT Jakarta tak kunjung usai, kini akan segera berakhit.

Setelah melakukan penelitian dan klarifikasi mendalam akhirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan penilaian bahwa tindakan Nippon Koei Co., Ltd, termasuk  sebagai perbuatan Persekongkolan Vertikal.

Dalam surat nomor 874/K/XI/2009 tertanggal 6 November 2009, yang ditandatanganni oleh Ketua KPPU langsung Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec., diyantakan bahwa Nippon Koei Co., Ltd terindikasi melakukan persekongkolan vertikal dengan Panitia tender di Dirjen Perkeretaapian Dephub. Dalam surat yang sama KPPU juga menyebutkan bahwa ada indikasi bahwa Nippon Koei Co. , Ltd, melakukan persekongkolan horizontal dengan Konsorsium Pacific Consultants International (sedang dalam proses penanganan perkara). Dugaan ini semakin kuat setelah Pacific Consultants mengundurkan diri ditengah proses tender, yang tidak lain diduga sebagai upaya untuk memberi jalan kepada Nippon Koei, untuk memenangkan tender.

Dalam surat KPPU tersebut terungkap fakta baru bahwa, Nippon Koei memang dipersiapkan untuk mengerjakan proyek MRT mulai dari perencanaan hingga pekerjaan desain, bahkan untuk setiap pekerjaan lanjutannya sekaligus penyusunan metode pengadaannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Nippon Koei, terkait suratnya kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian tertanggal 14 Oktober 2008 dan kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 24 Oktober 2008, KPPU sependapat dengan LKPP bahwa yang dilakukan oleh Nippon Koei adalah Tindakan Mempengaruhi, sesuai dengan pasal 5 huruf c Keppres 80/2003 dan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Keppres 80/2003.

Dengan demikian terhadap tindakan Nippon Koei tersebut, dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 22 tantang persekongkolan yakni “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut IPW menilai surat ini sebagai penguat dan penegasan atas Surat LKPP S-35/DIV/IX/2009 tertanggal 16 September 2009, yang ditandatanganni oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Dr. S. Ruslan, atas sangkaan melakukan persekongkolan dan tindakan mempengaruhi yang dilakukan oleh Nippon Koei dalam proses tender MRT.

Dengan keluarnya dua surat dari dua lembaga Negara yang berwenang yakni KPPU dan LKPP, yang sependapat menyatakan Nippon Koei, sebagai pihak yang terindikasi kuat melakukan tindakan persekongkolan dan mempengaruhi dalam proses tender sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya surat dari KPPU ini keputusan Departemen Perhubungan yang memenangkan Pt. Nippon Koei Co. Ltd dalam tender MRT Jakarta, tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
 
Apa yang diputuskan oleh KPPU dan LKPP ini hendaknya dipatuhi Departemen Perhubungan RI, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Pejabat/Panitia Pengadaan MRT Jakarta, dan segera mengambil sikap tegas dalam memutuskan tender MRT Jakarta.

Demikian tanggapan IPW terhadap surat yang dikeluarkan oleh KPPU, agar diketahui publik.

 

Jakarta 19 November 2009
Indonesia Procurement Watch
      

 Ttd

Hayie Muhammad
Direktur Investigasi/Program

PALOPO — Meski dua terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Sawerigading Palopo, masing-masing Zakaria Bija dan Arwin Mappeasse telah dijatuhi vonis satu tahun enam bulan dan denda masing-masing Rp50 juta, namun kasus korupsi ini masih mencuatkan tanda tanya besar.

Musababnya, dalam kasus ini, Arwin Mappease sempat bernyanyi bahwa ada oknum pejabat Pemkot Palopo yang ikut ‘keciprat’ fee proyek Alkes. Namun demikian, nyanyian Arwin ini seolah seperti angin lalu.

Dalam beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Palopo, Arwin secara tegas  menyebut nama oknum pejabat Pemkot tersebut. Bahkan, dalam sebuah rekaman video berupa testimoni berisi pengakuan Arwin, nama oknum pejabat yang disebutkan Arwin menerima fee proyek Alkes senilai Rp150 juta sangat jelas.Namun, sampai saat ini, pengakuan tersebut belum ditindaklanjuti penyelidikannya.

“Ada apa ini, kok jelas-jelas oknum pejabat yang disebutkan Arwin menerima fee proyek Alkes itu tidak tersentuh hukum,” kata Suhdihan Hamry, SH, MH seorang  pemerhati masalah hukum di Palopo.

TEBANG PILIH

Selain tidak diprosesnya nama oknum pejabat yang diduga terima fee , Suhdihan juga menyoroti penyidik yang dianggap tebang pilih. “Penyidik Kejari yang menangani kasus ini terkesan tebang pilih, karena hanya Arwin Mappease dan Zakaria Bija diproses sampai pengadilan.

Seorang tersangka lainnya kabur karena kelalaian aparat Kejari dan sampai saat ini belum ditemukan, termasuk oknum pejabat yang disebutkan Arwin menerima fee proyek Alkes tidak tersentuh hukum,” kata Suhdihan.

Untuk diketahui, seorang tersangka kasus Alkes tersebut hingga saat ini masih buron. Dia adalah Andi Amirullah. Sangat ironis, karena Andi Amirullah kabur setelah mendapatkan ijin berobat dari dokter.

Andi Amirullah ini sudah dalam pencarian petugas selama satu tahun ini, tetapi jejaknya tidak ketahuan. Seperti diketahui, dua terdakwa kasus Alkes RSUD Sawerigading Palopo, masing-masing Kepala Tata Usaha RSUD Sawerigading Palopo, Zakaria Bija, dan  Direktur PT Arta Abadi Alkes, Arwin Mappiase selaku rekanan penyedia proyek Alkes, dijatuhi hukum penjara satu tahun enam bulan dan denda masing-masing Rp50 juta.

Jadi, ada apa di balik kasus Dana Alkes RSUD Palopo?

Sumber : kompasiana - 29 Oktober 2009
(wisnubaderu/asa)

  - Jakarta, 3 November 2009 - Dalam pengembangan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi  pengadaan Outsourcing Pengelolaan Sistem Manajemen Pelanggan (Customer Management System) berbasis teknologi informasi pada PT PLN (persero) distribusi Jawa Timur tahun 2004-2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan atas tiga orang tersangka atas nama : AP-Dirut PT Arti Duta Aneka Usaha, AFZ -PT Intercity Kerlipan (mantan Direktur Operasional PT Altelindo Karyamandiri), dan SAM-Komisaris PT Altelindo Karyamandiri. Ketiga tersangka diduga bersama-sama dengan tersangka HS melakukan tindak pidana korupsi.  

Terhadap tiga tersangka, masing-masing AP, AFZ, dan SAM, disangkakan melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Atas perbuatan tersangka, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 93 Miliar. Ketiga perusahaan ini merupakan rekanan dalam pengadaan CMS di PLN Distribusi Jatim.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan upaya penahanan selama 20 hari  terhitung sejak tanggal 3 November 2009.  Saat ini tersangka AP ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, AFZ di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, sedangkan SAM di Rutan Polres Metro Jakarta Utara.

Korupsi Damkar
Jakarta - Terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil Damkar Hengky Samuel Daud meminta majelis hakim menghadikan Boediono. Wakil Presiden RI yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dianggap telah menandatangani surat pembebasan bea masuk mobil damkar.  
 
"Saya minta Wapres (Boediono) di hadirkan dalam persidangan," kata Hengky di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (26/10/2009).
 
Hal itu diungkapkan Hengky saat menjadi saksi untuk terdakwa Oentarto Sindung Mawardi, Eks Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
 
Menurut Hengky, kehadiran Boediono sebagai saksi akan dapat menjelaskan surat pembebasan bea masuk dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran yang sebelumnya dipermasalahkan jaksa. Akibat surat pembebasan tersebut, negara dirugikan milliaran rupiah.
 
"Boediono menandatangani dokumen bea cukai untuk mobil pemadam kebakaran tahun 2004, sehingga bebas bea masuk" kata Hengky.
 
"Surat permohonan bea cukai ada dalam dokumen-dokumen dari menteri keuangan," tambahnya.
 
Hengky membantah jika dirinya meminta Oentarto agar mau membuatkan Surat Permohonan Pembebasan Bea Masuk untuk mobil Damkar. Ia mengaku membuat surat permohonan atas saran seorang petugas bea cukai.
 
"Dan akhirnya ditandatangani Menkeu," ujar dia.
 
Dalam dakwaan disebutkan Departemen Keuangan mengeluarkan surat nomor 687/KM.4/2004 tertanggal 6 April 2004. Surat ini membebaskan bea masuk atas tiga unit mobil Morita Fire Fighting Truck 30 m Turn Table ladder dan dua unit Morita Fire Fighting Truck 27 m Snorkel. Kemudian 21 Juli Depkeu kembali membebaskan bea masuk impor untuk tiga unit Morita Fire Fighting Truck 30m Turn Table ladder.

(ape/mok)

Sumber : detik.com -  Senin, 26/10/2009